Welcome to Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur You are here > Home
Tue 29 Jul 2014


Bupati Resmikan Showroom Produk Latihan Kerja Situbondo - Ajak Siswa Pahami Kebutuhan Pasar

Swalayan Karya Mandiri BLK Situbondo diharapkan menjadi tempat belajar dan memotivasi siswa unit Pelayanan Teknis Pelatihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain memiliki kompetensi yang memadai, lulusan BLK juga diharapkan memiliki kemampuan memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pasar.    

Ketika meresmikan Swalayan Karya Mandiri BLK Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto SH mengakui senang dengan berdirinya showroom hasil produksi siswa latihan kerja di wilayahnya. Keberadaan swalayan Karya Mandiri akan melengkapi upaya Pemkab Situbondo untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. “ Selama ini, produksi usaha kecil atau rumah tangga disini belum memiliki sarana permasaran yang baik. Kami berharap Swalayan Karya Mandiri bisa menjadi sarana promosi dan penjualan produk UKM di sini, termasuk tentu saja produk hasil pelatihan kerja,” katanya, usai menggunting pita sebagai tanda beroperasinya  swalayan.

Selengkapnya...
 
 

Disnakertransduk Prov.Jatim Buka Posko THR Keagamaan Tahun 2014

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Ke Agamaan bagi pekerja/ buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluargannya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Selain itu pemberian THR diharapkan mampu menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja. Demikian, isi Surat Edaran Menakertrans RI No. SE.4/MEN/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang juga diperkuat oleh Surat Edaran Gubernur  Jawa Timur No.560/8341/031/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Adapun dasar hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Berdasar aturan, THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dengan besaran THR sebesar 1 bulan gaji. Bagi pekerja yang masa kerjanya 3 bulan terus menerus dan kurang dari 1 tahun, maka THR diberikan secara proporsonal. Pembayaran THR diberikn 1 kali dalam 1 tahun dan wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan (H-7). Dalam Surat Edaran tersebut juga dihimbau untuk penyediaan angkutan mudik lebaran yang pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Selengkapnya...
 
 

Pemerintah Baru Harus Punya Sikap Jelas Soal Peluasan Lapangan Kerja

Kamar Dagang dan Indutri (Kadin) Indonesia meminta agar pemerintah mempunyai sikap yang jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.Kadin menilai, masalah pokok saat ini adalah berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Hariyadi B Sukamdani meminta kepada pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan ketenagakerjaan tidak segera diubah untuk menjadikan angkatan kerja Indonesia yang produktif.Peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar, apabila ada anggaran 20 persen APBN untuk pendidkan. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal menyebabkan produktivitas rendah.

Hasi penelitian United States Agency for International Development (USAID) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 menunjukkan jika produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah tidak sebanding dengan kenaikan upah.Kenaikan unit labor cost (ULC) secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karaya sehingga menekan produksi. Kenaikan ULC bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi.Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis dilatarbelakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi, dan persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh lainnya adalah upah minimum dan outsourching serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang sangat rigrid.

Selengkapnya...
 
 

Ketenagakerjaan

article thumbnailBupati Resmikan Showroom Produk Latihan Kerja Situbondo - Ajak Siswa Pahami Kebutuhan Pasar
22 Juli 2014

Swalayan Karya Mandiri BLK Situbondo diharapkan menjadi tempat belajar dan memotivasi siswa unit Pelayanan Teknis Pelatihan Kerja (BLK) untuk meningka [ ... ]


Artikel Lain

Ketransmigrasian

article thumbnailPenyelenggaraan Transmigrasi Harus Diimbangi Peningkatan Kualitas
13 Desember 2012

Setiap penyelenggaraan transmigrasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, baik SDM maupun pembangunan daerah transmigrasinya. Sebab, pengemba [ ... ]


Artikel Lain

Kependudukan

article thumbnailE-KTP Tetap Bisa Urus SIM dan STNK
07 September 2012

SURYA Online, SURABAYA-Para pemilik E-KTP dan kendaraan bermotor bisa bernafas lega. Sebab untuk urusan pembuatan atau perpanjangan SIM, serta Surat [ ... ]


Artikel Lain

Tips Karir & Pekerjaan

article thumbnailMemenuhi Syarat,
21 Jan 2014

Tak Diterima, Kenapa?
Anda merasa sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam iklan lowongan pekerjaan, atau berhasil meyakinkan pewawancara dengan  [ ... ]


Artikel Lain

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 13 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -